Menuju Ekonomi Kerakyatan

Terbit di Koran Jakarta edisi Rabu 11 Januari 2012

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/80570

Fakta mengatakan Indonesia itu kaya sumber daya alam dan manusia. Tapi, mengapa kebanyakan rakyat Indonesia miskin dan menderita? Padahal, Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan wujud negara kesejahteraan rakyat. Perintah itu dengan jelas tertuang dalam sila kelima Pancasila, yaitu tujuan NKRI dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan diturunkan dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.

Kesemuanya menjelaskan penghapusan penjajahan (ekonomi) dan membangun Indonesia yang berdaulat serta menyejahterakan seluruh rakyat berdasarkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, perusahaan milik negara, dan usaha swasta. Kenyataannya, Indonesia kini dikuasai ekonomi konglomerasi yang digerakkan kapitalisme global dan neoliberalisme. Dari sana, negeri ini dengan sadar membuka utang luar negeri, perusahaan-perusahaan transnasional, investasi asing, dan impor.

Akibatnya, ekonomi rakyat jeblok, koperasi mandek, usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah kewalahan menghadapi serbuan produk-produk impor. Bahkan, BUMN dan BUMD tak mampu berdiri tegak karena didera problem KKN. Buku berjudul Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi ini menelanjangi kerapuhan ekonomi Indonesia yang jauh dari nilai kesejahteraan rakyat untuk kemudian menjadi refleksi tanpa henti.

Penulis menganalisis bahwa sebab utama kemandekan ekonomi rakyat adalah ulah para banditbandit demokrasi ekonomi. Mereka mengisap kekayaan alam Nusantara untuk kepentingan kelompoknya. Dengan hati dingin, mereka menjerumuskan rakyat kecil ke dalam lubang kemiskinan. Agenda ini terus terjadi, disusun rapi dan terstruktur di tengah jeritan rakyat.

Tentunya rakyat tak bisa menyalahkan pemerintah karena, bagaimanapun, kebijakan yang diambil pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat. Namun, di tengah jalan, kebijakan itu justru dibopengi bandit-bandit tak manusiawi. Menjadi tugas bangsa Indonesia untuk memberangus bandit-bandit tersebut. Berita terkini menempatkan posisi Indonesia sebagai lahan layak untuk berinvestasi (investment grade).

Peringkat ini dinilai banyak kalangan sebagai posisi keuntungan dan membanggakan. Padahal, bila dicermati, dengan meluasnya keran investasi asing di negeri ini, semakin memupuskan harapan rakyat dapat merangkul kembali aset mereka. Yang dibutuhkan rakyat bukan peringkat (rating) ekonomi tinggi dan catatan statistik perekonomian yang bagus, namun lapangan kerja agar dapat membeli sandang-pangan serta jaminan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Bangsa perlu bersatu dan mengembangkan ekonomi negeri sendiri. Sudah saatnya ekonomi Indonesia dikendalikan rakyatnya.

Peresensi adalah M Bagus Irawan, tinggal di Semarang

Judul : Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi
Penulis : Bernhard Limbong
Penerbit : Margaretha Pustaka, Jakarta
Tahun : 1, 2011
Harga : Rp65.000