Iman Sosial

Kolom Hikmah Republika edisi 25 Maret 2015

m

Konflik dan Harmoni

Opini dimuat di Koran Tempo edisi 7 Maret 2015

Santri Digital

Dimuat di Koran Tempo edisi 7 Februari 2015

Uje dan Dakwah Damai

Santet? Na'udzubillah

Hendaknya Anak Dilindungi

Kaya itu Wajib, lewat Wirausaha

Narkoba Itu Haram

Parade Negeri Narkoba

 Tayang di Opini Radar Lampung edisi 16 November 2012

http://www.radarlampung.co.id/read/opini/53730-parade-negeri-narkoba-

 

Negeri itu diplot menjadi pasar narkoba internasional. Narkoba begitu nyaman beredar di segala penjuru negeri. Barang haram itu menjadi konsumsi generasi muda hingga tua; dari pelajar SMA, mahasiswa, pekerja, buruh, pebisnis, hingga hakim sekalipun. 

    Presiden wajib bertanggung jawab dan bersidang pada rakyat secara transparan. Ini bukan sekedar pencabutan grasi nantinya. Melainkan pertanyaan, di mana asas keadilan, kemanusiaan, dan konsistensi pemimpin negeri ini dalam memberantas narkoba? Sejatinya, kunci pemberantasan narkoba dan kroni sindikat persebarannya cuma satu. Hukum positif yang tajam, menjera, dan benar-benar menghukum. Ketika hukum memang sudah ditegakkan dan dijalankan secara profesional oleh pemuka hukum, bukan mustahil narkoba akan berkurang dan hilang.

KITA masih ingat dengan ulah Hakim Puji Wijayanto yang sangat menyita perhatian. Pasalnya hakim Pengadilan Negeri Bekasi itu terbukti memakai narkoba, bahkan mengaku mempunyai klub atau perkumpulan untuk kalangan hakim pengguna narkoba (okezone.com, 7/11/12). Jelas-jelas ini melanggar kode etik dan harapannya semoga Mahkamah Agung (MA) segera mencopot jabatannya. Itu baru hakim yang terbongkar, bagaimana dengan yang lainnya yang diam-diam tercandu? Bagaimana dengan generasi muda kita yang terus dirayu mencandu narkoba?

Kongkalikong Korupsi APBN

Opini dimuat di Suara Karya edisi 31 Oktober 2012 http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=314459 Beberapa pekan lalu harian ini menampilkan berita "panas" ihwal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melempar tudingan terjadinya praktik kongkalingkong birokrat dan parlemen dalam menggarong Rancangan APBN (19/7/2012). Pernyataan ini bertalian dengan keyakinan Indonesian Corruption Watch (ICW) seperti proyek pengadaan Al-Quran tidak berawal pada saat pembahasan anggaran di Komis VIII DPR saja. Tapi sudah ada kongkalikong pada tahap perencanaan proyek tersebut (7/7/2012). Bisa dipastikan praktik kongkalingkong ini menandai perjalanan korupsi dengan pola baru di tanah air. Bukan korupsi biasa, melainkan dengan skenario tingkat tinggi, menggerogoti rincian dan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan strategi baru ini, korupsi yang sudah kronis diproyeksikan pada dekade ke depan akan langsung mematikan keberlangsungan negara-bangsa (nation-state) Indonesia. Benni K Harman (Ketua Komisi III DPR) dalam bukunya, "Negeri Mafia, Republik Para Koruptor: Menggugat Peran DPR Reformasi (2012)," menyebutkan korupsi di kubu DPR sudah dalam tahap gawat darurat. Tak ayal, banyak lembaga dan analis menyebut DPR menjadi lembaga terkorup. Hal ini terkait dengan berbagai kasus korupsi yang menyeruak akhir-akhir ini di lembaga tersebut, yang melibatkan beberapa anggota dewan baik anggota komisi maupun Badan Anggaran.

Kriteria Pemimpin Qur'ani

Opini dimuat di Radar Lampung edisi Kamis 25 Oktober 2012

http://www.radarlampung.co.id/read/opini/52967-kriteria-pemimpin-qurani

Pada 2014, negeri ini akan memilih pemimpin baru. Gegap gempita pencitraan calon pemimpin pun berbondong menyesaki media di segala penjuru. Partai politik (parpol) sebagai ejawantah eksistensi sistem demokrasi sudah berlomba menyetor pemimpin elitenya ke publik. Selain itu, muncul pula pemimpin independen yang secara instan ikut pasang iklan meski pemilihan presiden masih dua tahun lagi. Pemimpin itu sengaja hadir sejak dini supaya dikenal rakyat. Dengan harapan, rakyat akan percaya dan memberikan suaranya saat pilpres digelar nanti. Strategi pencitraan seamsal ini sedang menjadi tren masif di era digital. Bahkan lebih ampuh ketimbang politik suap (uang) sekalipun. 

SAYANGNYA, pemimpin yang terpilih sering salah kaprah akibat rendahnya kesadaran rakyat menilai hakikat kepemimpinan itu. Meminjam testimoni Cak Nun, rakyatlah yang harus mencari pemimpin, bukan menunggu orang-orang yang menyodorkan diri menjadi pemimpin. Bagaimanapun, rakyatlah yang akan terkena imbas dari pilihannya, karena yang akan muncul adalah kepemimpinan yang minus. Pemimpin yang korup, tidak bertanggung jawab, tidak amanah, tidak adil, tidak kreatif, tidak peduli pada kehidupan rakyat, bahkan menyengsarakannya.

Implikasinya adalah budaya korupsi merajalela, rakyat dimiskinkan, regulasi dan hukum diperjualbelikan, sumber daya alam dikuras untuk kepentingan kelompok, lingkungan tercemari dan rusak, ekonomi rakyat direbut bandit-bandit kartel, serta sekolah dan rumah sakit hanya ada bagi yang berduit. Saat itulah, bias kepemimpinan telah diperjualbelikan pula. Pemimpin “zalim” macam inilah yang disebut dalam Alquran akan mendapat azab yang pedih (neraka) dari Allah SWT.

Kunci utama terletak pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Di tangan rakyatlah negeri ini menentukan pemimpin barunya kelak. Rakyat harus sadar, teliti, dan tanggung jawab dalam mencari pemimpinnya yang tepat.

Di negeri yang mayoritas muslim ini, sudah saatnya rakyat mendaraskan permenungannya pada Alquran. Alquran adalah kitab suci dari Allah (diwahyukan kepada  Muhammad) yang terjaga keabadiannya (shohih likulli zaman wa makan) dan diturunkan tidak hanya bagi umat Islam semata, namun bagi seluruh umat manusia (hudan li an-nas).

Prinsip

Bahwa, Alquran (14 abad yang lampau) sudah sangat gamblang mengelaborasikan kriteria pemimpin (khalifah, ulul-amr, al-imamah) yang baik itu terbangun dari beberapa prinsip, yakni: adil (adl), amanah (amanah), kreatif (kasb), toleransi, dan musyawarah.

Pertama, menegakkan keadilan menjadi kewajiban pribadi, berkeluarga, maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan adalah kunci kebenaran. Kedua, menjaga amanah dan kejujuran adalah harga mati. Amanah kepemimpinan adalah tanggung jawab ngemong bangsa dan negara. Ketiga, pemimpin harus kreatif. Ia seorang manajer handal, cerdas mencari solusi problematika bangsa, dan selalu aktif mencari terobosan demi kemajuan dan kesantunan peradaban bangsa dan negara. Keempat, musyawarah yang lahir dari prinsip adil dan jujur. Artinya, musyawarah kepemimpinan benar-benar berjalan semestinya tanpa ada intervensi dan pesanan sponsor. Kelima, toleransi sebagai katalisator terwujudnya kekompakan kepemimpinan Indonesia.

Keberadaan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sejatinya menjadi ujung tombak toleransi. Alquran mengajarkan bahwa kita sesama manusia adalah bersaudara, tidak ada perbedaan antara satu kaum dengan lainnya, kecuali kadar ketakwaannya (Al- Hujurat: 10). Prinsip-prinsip itu sejatinya sudah diangkat ke teori-teori ilmu politik; dan harus mutlak menjadi etika, moral, dan akhlak dasar pada laku keseharian seorang pemimpin. “Pemimpin berkarakter Qurani” seperti itulah yang wajib dimunculkan dan dipilih oleh rakyat.

Pertanyaannya, apakah ada pemimpin yang sesempurna itu? jawabannya ada. Ketika rakyat sudah menancapkan fondasi prinsip kepemimpinan tadi ke kehidupan pribadinya. Bukankah setiap manusia menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan keluarganya? Ihwal ini yang kudu dipatenkan pada refleksi pencarian pemimpin Qurani. Penyadaran secara terus menerus sepanjang hidup (istiqomah li ridhohi)

Ekstase Pemimpin

Kepemimpinan di negeri ini tidak hanya bergantung pada sosok eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lebih itu, kepemimpinan di negeri ini adalah cermin pribadi manusia Indonesia seluruh dan seutuhnya. Sengkarut kompleksitas kemarau pemimpin di negeri ini hadir karena kealpaan “menanggung jawabi” diri. Pemimpin yang sejatinya diri sendiri itu, sudah tereksekusi bahkan tercerabut dari dirinya. Ia melayang terpengaruhi ideologi luar, kemurkaan kapitalisme, kebutralan konsumerisme, hedonisme-pragmatisme, hingga menjadi pembunuh manusia lainnya. Ekstase inilah yang selalu hilir-mudik dalam setiap detik kehidupan manusia Indonesia. kita tak bisa menepis dan menolak kehadiran ideologi “kotor” itu karena kesadaran kita sudah dimanipulasi. Yasraf Amir Piliang (2008) memvisualisasikan ekstase ini ke dromologi kehidupan. Ahmad Fauzi (2011) mendedahkan metafora ini kedalam selubung kesadaran palsu manusia yang tersandera budak nafsu.

    Semisal, dalam rumah tangga, peran orang tua sebagai pemimpin keluarga mengharuskan kehadirannya membesarkan, membina, mengajar, dan memberi contoh anak ihwal akhlak yang baik dan pengetahuan yang luhur. Keluarga menjadi unit terkecil masyarakat, sehingga keberhasilan kepemimpinan keluarga adalah jenjang menuju kepemimpinan masyarakat yang lebih tinggi.

Tolok ukur keberhasilan keluarga tidak dilihat dari keberlimpahan materi. Tapi bagaimana mewujudkan keharmonisan, kebersahajaan, dan kesederhanaan hidup secara seimbang-spiritual dan material. Meminjam adagium Jawa; “urip mung mampir ngombe”, hidup di dunia itu singkat (fana’) kudu dimaksimalkan dengan kesalehan sosial. Tuhan menjadikan manusia sebagai pemimpin dunia dengan bekal akal pikiran dan hati. Maka itu, manusia disebutnya sebagai makhluk paling sempurna (insan kamil). Dari sana, sebelum kita memilih calon pemimpin, kita bisa menilainya dari kesadaran akal-pikiran dan hati kita seutuhnya. Wallahu a’lam bi-asshowab. (*)

Oleh Muhammad Bagus Irawan (Peneliti IDEA Studies Jurusan Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo)

Parade Negeri Konflik dan Intoleran

Seri Parade Keempat

Opini dimuat di Wawasan edisi 7 September 2012

Negeri itu kembali diplot sebagai negeri intoleran. Apa pasal? Negeri itu kentara galak, lewat fakta aksi kekerasan yang dialami bagian bangsanya sendiri. Laku intoleran sudah menjadi sebuah safari rutinan di belahan Indonesia. Disini, penyulut intoleransi bukan hanya faktor agama, tapi juga ideologi, kepentingan politik, hukum, HAM, ekonomi, dan sosial. Kasus kekerasan terakhir adalah pembakaran dusun penganut Syi’ah di Sampang (26/08/12) semakin memerpanjang catatan hitam intoleransi di Nusantara yang patut diusut tuntas akar-akarnya. Sebelumnya, sejak Januari hingga kini, laku intoleran beruntun memuncak dengan pelbagai sebab utamanya. Kasus kekerasan atas nama agama yang tersulut diantaranya: kasus Jamaah Ahmadiyah di Lombok dan Jawa Barat, Jemaat Gereja di Temanggung, Bekasi.

Olah Raga Undur-undur

Opini dimuat di Radar Lampung edisi 6 Agustus 2012

Pupus sudah harapan Indonesia meneruskan tradisi medali emas beruntun sejak Olimpiade Barcelona 1992. Paska tumbangnya atlet andalan Bulu tangkis Ganda Campuran Tontowi/ Liliana, terhenti sudah tradisi emas Bulutangkis Indonesia di Olimpiade. Semua pebulu tangkis Indonesia gagal untuk merebut tiket ke final Olimpiade London 2012. Karena hanya sector bulu tangkis lah andalan utama kontingen Merah Putih untuk merebut emas. Asa Indonesia untuk merebut emas ada pada ganda campuran Tontowi Ahmad/ Liliyana Natsir. Sayangnya, mereka terhenti di semifinal setelah kalah oleh duet Tiongkok Xu Chen/Ma Jin 23-21, 18-21,13-21 di Wembley Arena. Pada laga lainnya, ganda putra andalan Muhammad Ahsan/Bona Septano juga menyerah dari pasangan Korea Selatan Jung Jae-sung/Lee Yong-dae dengan skor 21-12, 21-16 (Wawasan, 3/8). Sontak saja, seusai pertandingan Chef de Mission Erick Thohir, langsung menyatakan mundur, namun pernyataannya ditolak oleh Ketua KOI (Komite Olimpiade Indonesia) Rita Subowo.

Nasib Tragik Etnik Rohingya

Tulisan ini dimuat di Opini Wawasan edisi Sabtu 4 Agustus 2012

Bulan puasa ini mendatangkan cobaan sangat berat bagi etnik muslim Rohingya di Myanmar. Sejak bulan Juni lalu, mereka harus menghadapi aksi keras militer Myanmar. Meskipun aksi penyerangan ini merupakan bentuk penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bagaimanapun pembantaian ini sangat memilukan dan memalukan komunitas PBB dan ASEAN. Namun sampai sekarang belum terdengar upaya negara-negara lain untuk membantu menyelesaikan konflik timpang dan penuh elegi ini.

Hingga saat ini aksi pembantaian etnik Rohingnya telah menewaskan 650 jiwa (dan akan selalu bertambah bila tak ada upaya penghentian), menelantarkan 90.000 jiwa yang menempati tempat persembunyian, dan memaksa 80.000 jiwa mengungsi ke negara-negara yang mau menampung, termasuk Indonesia. Ada sekitar 437 orang yang telah mengungsi ke Indonesia, sebagian besar ditampung di Aceh dan Medan.

Generasi Politik Santun

Opini dimuat di Harian Waspada edisi Kamis 2 Agustus 2012.

Buya Syafi’i Maarif dalam diskusi nasional bertajuk “Membangun Politik Indonesia” mengatakan, Indonesia terancam gagal membangun generasi politik yang solid, karena keengganan mereka mendengar kata politik yang sudah dinisbahkan sebagai laku kotor dan keji. Begitu masifnya media massa memberitakan budaya, sistem, pelaku politik yang identik bobrok, korupsi, tak memedulikan suara rakyat miskin, dan akhirnya terjerat di penjara, dan bebas dengan sogokan. Siklus inilah yang sehari-hari kita tonton, menjadikan politik kini sudah digeneralisasikan sebagai praktik menyamun uang Negara sebesar-besarnya dan membunuh hak rakyat sekeji-kejinya.

Latar belakang inilah yang mengartikulasikan mindset generasi menjadi antipati terhadap politik. Akibatnya, kebanyakan generasi sudah tak sudi bergabung dengan partai politik, sama halnya mereka tak acuh dengan organisasi ekstra mahasiswa yang berperan sebagai sarana pengkaderan insan berpolitik, semisal HMI, PMII, KAMMI, NASDEM, dan lainnya. Generasi lebih mementingkan keberhasilan studi dan karir ekonominya di masa depan.