Nasib Tragik Etnik Rohingya

Tulisan ini dimuat di Opini Wawasan edisi Sabtu 4 Agustus 2012

Bulan puasa ini mendatangkan cobaan sangat berat bagi etnik muslim Rohingya di Myanmar. Sejak bulan Juni lalu, mereka harus menghadapi aksi keras militer Myanmar. Meskipun aksi penyerangan ini merupakan bentuk penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bagaimanapun pembantaian ini sangat memilukan dan memalukan komunitas PBB dan ASEAN. Namun sampai sekarang belum terdengar upaya negara-negara lain untuk membantu menyelesaikan konflik timpang dan penuh elegi ini.

Hingga saat ini aksi pembantaian etnik Rohingnya telah menewaskan 650 jiwa (dan akan selalu bertambah bila tak ada upaya penghentian), menelantarkan 90.000 jiwa yang menempati tempat persembunyian, dan memaksa 80.000 jiwa mengungsi ke negara-negara yang mau menampung, termasuk Indonesia. Ada sekitar 437 orang yang telah mengungsi ke Indonesia, sebagian besar ditampung di Aceh dan Medan.

Generasi Politik Santun

Opini dimuat di Harian Waspada edisi Kamis 2 Agustus 2012.

Buya Syafi’i Maarif dalam diskusi nasional bertajuk “Membangun Politik Indonesia” mengatakan, Indonesia terancam gagal membangun generasi politik yang solid, karena keengganan mereka mendengar kata politik yang sudah dinisbahkan sebagai laku kotor dan keji. Begitu masifnya media massa memberitakan budaya, sistem, pelaku politik yang identik bobrok, korupsi, tak memedulikan suara rakyat miskin, dan akhirnya terjerat di penjara, dan bebas dengan sogokan. Siklus inilah yang sehari-hari kita tonton, menjadikan politik kini sudah digeneralisasikan sebagai praktik menyamun uang Negara sebesar-besarnya dan membunuh hak rakyat sekeji-kejinya.

Latar belakang inilah yang mengartikulasikan mindset generasi menjadi antipati terhadap politik. Akibatnya, kebanyakan generasi sudah tak sudi bergabung dengan partai politik, sama halnya mereka tak acuh dengan organisasi ekstra mahasiswa yang berperan sebagai sarana pengkaderan insan berpolitik, semisal HMI, PMII, KAMMI, NASDEM, dan lainnya. Generasi lebih mementingkan keberhasilan studi dan karir ekonominya di masa depan.

Menandai Permainan Pendidikan

Resensi Dimuat di Harian Bhirawa edisi Jum'at 27 Juli 2012

http://www.harianbhirawa.co.id/opini/50553-menandai-permainan-pendidikan

Judul Buku     : Kota Pendidikan Minus HAM

Penulis         : Sofian Munawar Asgart

Penerbit        : Ombak, Yogyakarta

Tahun           : 1, 2011

Tebal           : 126 halaman

ISBN            : 978-602-8335-90-8

   Pendidikan sejatinya adalah kunci keberhasilan bangsa. Lewat pendidikan, akan menghantarkan rakyat menjadi pintar, bertanggung jawab, dan berkontribusi bagi bangsa dan negaranya. Mendapatkan pendidikan yang layak menjadi hak setiap bangsa. 

   Bangsa Indonesia telah mengamanatkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya makna  pendidikan dijelaskan UU

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, berbunyi, “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”Negara yang adil wajib memberikan porsi pendidikan yang sama kepada rakyat, juga memerhatikan kualitas dan mutu.

     Kenyataannya, di negeri ini pembangunan pendidikan selalu menuai sorot miris. Di mana, mereka yang miskin akan tersisih dari bangku pendidikan. Kebijakan yang diambil pemerintah, tak banyak menghasilkan, malahan membuat selubung baru penyelewengan dana pendidikan, semisal dana BOS, Sertifikasi Guru, dan lainnya. Buku berjudul “Kota Pendidikan Minus HAM” ini membagi cerita runyam dibalik lembaga pendidikan. Sorotannya adalah hak memeroleh pendidikan di kota Yogyakarta.

      Ya, selama ini kita mengenal Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Namun, dalam kacamata Sofian, kota pendidikan itu sedikit banyak telah menodai khazanah pendidikannya sendiri. Ditandai dengan wujud kapitalisme pendidikan, bisa dilihat   dari merebaknya ideologi kompetisi. Di mana, semua pihak bersaing ketat mendapatkan pendidikan dengan segala cara. Juga, liberalisasi pendidikan, yang melegalkan pandangan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas harus mengeluarkan uang banyak. Dan yang amat menohok, adalah kesenjangan HAM pendidikan.

      Dalam buku ini, Sofian menghadirkan obyek konkrit, adanya penyelewengan-penyelewengan pendidikan itu. Adalah karena menjamurnya sekolah berlabel “Standar Internasional”. Ya, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) menandakan selubung kapitalisme,  liberalisme, baratisme, dan pelanggran HAM. Dalam sorotan Sofian, SBI ini menerapkan aturan pembayaran dengan harga yang selangit bagi para peserta didiknya. Kurikulum yang digunakan ialah standar internasional dengan pembebanan banyaknya pelajaran dan tugas yang berat. Dengan bahasa pengantar bahasa asing. Semua pertumbuhan yang dilihat hanya

dari sisi material. Ya, SBI hadir bersandar pada Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2007, saat jalan pendidikan dapat dimasuki oleh investasi dan modal asing. Semakin menohok, karena masyarakat kalangan bawah tak akan mampu mencicipi pendidikan karena harganya selangit.

      Kekuarangan lainnya dari SBI, adalah porsi pendidikan agama dan moral yang dikesampingkan. Sebaliknya lebih menekankan pada kemampuan perkembangan otak belaka. Bila tak segera ditanggulangi, akan menjadi apa bangsa ini kedepan? Sejatinya, yang diperlukan bangsa adalah pendidikan nasional yang dimaksimalkan, seluruh lapisan rakyat mampu merasakan pendidikan yang bermutu, bukan pendidikan yang diglobalkan. Buku ini dengan analisa sederhana, mampu mengurai hal ihwal permainan pendidikan negeri ini. Selamat membaca.

Muhammad Bagus Irawan, aktivis Idea Studies IAIN Walisongo Semarang