Labels

Tuesday, 27 November 2012

Napas Abadi Agama


Tayang di Books Bisnis Indonesia edisi 25 Nopember 2012




Judul Buku : Agama Punya Seribu Nyawa
Penulis  : Komaruddin Hidayat
Penerbit : Nourabooks, Jakarta
Cetakan : Pertama, 2012
Tebal  : 308 halaman
ISBN  : 9786029498004



Perguliran dunia modern dengan kemajuan teknologinya menohokkan pesimisme beragama. Bertrand Russell, dalam bukunya “Religion and Science”, menyimpulkan bila agama kini tidak lagi mempunyai pengaruh seamsal beberapa abad lalu. Doktrin agama yang dulu dianggap sebagai kebenaran mutlak, yang mesti dipercaya apa adanya, seiring dengan perkembangan sains, sekarang menjadi tidak esensial lagi. Senada itu, filsuf Friedrich Nietzsche pernah berikrar ihwal kematian Tuhan. Karl Marx pun berfatwa bila agama itu candu. Menjadi pengharapan utama kaum tertindas dengan janji surga sebagai ilusi semata.

Selain itu, banyak tokoh Ateis seperti Sam Haris, Richard Dawkins, dan Christopher Hitchens yang mengkritik agama. Agama, selain sudah tidak kompatibel dengan sains masa kini, ia juga dikatakan sumber konflik. AN. Wilson dalam buku “Against Religion: Why We Should Try to Live without It” menegaskan agama lebih berbahaya dari candu. Agama mendorong manusia saling menganiaya di antara sesamanya. mengklaim diri mereka sendiri sebagai pemilik kebenaran sedang lainnya sesat. Dalam konteks Indonesia, kita bisa merabanya lewat serangkaian aksi intoleransi terhadap jama'ah Syi'ah di Sampang dan Ahmadiyah di Bogor.

Monday, 19 November 2012

Parade Negeri Narkoba

 Tayang di Opini Radar Lampung edisi 16 November 2012
http://www.radarlampung.co.id/read/opini/53730-parade-negeri-narkoba-

 

Negeri itu diplot menjadi pasar narkoba internasional. Narkoba begitu nyaman beredar di segala penjuru negeri. Barang haram itu menjadi konsumsi generasi muda hingga tua; dari pelajar SMA, mahasiswa, pekerja, buruh, pebisnis, hingga hakim sekalipun. 
    Presiden wajib bertanggung jawab dan bersidang pada rakyat secara transparan. Ini bukan sekedar pencabutan grasi nantinya. Melainkan pertanyaan, di mana asas keadilan, kemanusiaan, dan konsistensi pemimpin negeri ini dalam memberantas narkoba? Sejatinya, kunci pemberantasan narkoba dan kroni sindikat persebarannya cuma satu. Hukum positif yang tajam, menjera, dan benar-benar menghukum. Ketika hukum memang sudah ditegakkan dan dijalankan secara profesional oleh pemuka hukum, bukan mustahil narkoba akan berkurang dan hilang.


KITA masih ingat dengan ulah Hakim Puji Wijayanto yang sangat menyita perhatian. Pasalnya hakim Pengadilan Negeri Bekasi itu terbukti memakai narkoba, bahkan mengaku mempunyai klub atau perkumpulan untuk kalangan hakim pengguna narkoba (okezone.com, 7/11/12). Jelas-jelas ini melanggar kode etik dan harapannya semoga Mahkamah Agung (MA) segera mencopot jabatannya. Itu baru hakim yang terbongkar, bagaimana dengan yang lainnya yang diam-diam tercandu? Bagaimana dengan generasi muda kita yang terus dirayu mencandu narkoba?

Thursday, 1 November 2012

Kongkalikong Korupsi APBN

Opini dimuat di Suara Karya edisi 31 Oktober 2012


Beberapa pekan lalu harian ini menampilkan berita "panas" ihwal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melempar tudingan terjadinya praktik kongkalingkong birokrat dan parlemen dalam menggarong Rancangan APBN (19/7/2012). Pernyataan ini bertalian dengan keyakinan Indonesian Corruption Watch (ICW) seperti proyek pengadaan Al-Quran tidak berawal pada saat pembahasan anggaran di Komis VIII DPR saja. Tapi sudah ada kongkalikong pada tahap perencanaan proyek tersebut (7/7/2012).


Bisa dipastikan praktik kongkalingkong ini menandai perjalanan korupsi dengan pola baru di tanah air. Bukan korupsi biasa, melainkan dengan skenario tingkat tinggi, menggerogoti rincian dan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan strategi baru ini, korupsi yang sudah kronis diproyeksikan pada dekade ke depan akan langsung mematikan keberlangsungan negara-bangsa (nation-state) Indonesia.



Benni K Harman (Ketua Komisi III DPR) dalam bukunya, "Negeri Mafia, Republik Para Koruptor: Menggugat Peran DPR Reformasi (2012)," menyebutkan korupsi di kubu DPR sudah dalam tahap gawat darurat. Tak ayal, banyak lembaga dan analis menyebut DPR menjadi lembaga terkorup. Hal ini terkait dengan berbagai kasus korupsi yang menyeruak akhir-akhir ini di lembaga tersebut, yang melibatkan beberapa anggota dewan baik anggota komisi maupun Badan Anggaran.

Kriteria Pemimpin Qur'ani

Opini dimuat di Radar Lampung edisi Kamis 25 Oktober 2012


Pada 2014, negeri ini akan memilih pemimpin baru. Gegap gempita pencitraan calon pemimpin pun berbondong menyesaki media di segala penjuru. Partai politik (parpol) sebagai ejawantah eksistensi sistem demokrasi sudah berlomba menyetor pemimpin elitenya ke publik. Selain itu, muncul pula pemimpin independen yang secara instan ikut pasang iklan meski pemilihan presiden masih dua tahun lagi. Pemimpin itu sengaja hadir sejak dini supaya dikenal rakyat. Dengan harapan, rakyat akan percaya dan memberikan suaranya saat pilpres digelar nanti. Strategi pencitraan seamsal ini sedang menjadi tren masif di era digital. Bahkan lebih ampuh ketimbang politik suap (uang) sekalipun. 
SAYANGNYA, pemimpin yang terpilih sering salah kaprah akibat rendahnya kesadaran rakyat menilai hakikat kepemimpinan itu. Meminjam testimoni Cak Nun, rakyatlah yang harus mencari pemimpin, bukan menunggu orang-orang yang menyodorkan diri menjadi pemimpin. Bagaimanapun, rakyatlah yang akan terkena imbas dari pilihannya, karena yang akan muncul adalah kepemimpinan yang minus. Pemimpin yang korup, tidak bertanggung jawab, tidak amanah, tidak adil, tidak kreatif, tidak peduli pada kehidupan rakyat, bahkan menyengsarakannya.
Implikasinya adalah budaya korupsi merajalela, rakyat dimiskinkan, regulasi dan hukum diperjualbelikan, sumber daya alam dikuras untuk kepentingan kelompok, lingkungan tercemari dan rusak, ekonomi rakyat direbut bandit-bandit kartel, serta sekolah dan rumah sakit hanya ada bagi yang berduit. Saat itulah, bias kepemimpinan telah diperjualbelikan pula. Pemimpin “zalim” macam inilah yang disebut dalam Alquran akan mendapat azab yang pedih (neraka) dari Allah SWT.
Kunci utama terletak pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Di tangan rakyatlah negeri ini menentukan pemimpin barunya kelak. Rakyat harus sadar, teliti, dan tanggung jawab dalam mencari pemimpinnya yang tepat.
Di negeri yang mayoritas muslim ini, sudah saatnya rakyat mendaraskan permenungannya pada Alquran. Alquran adalah kitab suci dari Allah (diwahyukan kepada  Muhammad) yang terjaga keabadiannya (shohih likulli zaman wa makan) dan diturunkan tidak hanya bagi umat Islam semata, namun bagi seluruh umat manusia (hudan li an-nas).
Prinsip
Bahwa, Alquran (14 abad yang lampau) sudah sangat gamblang mengelaborasikan kriteria pemimpin (khalifah, ulul-amr, al-imamah) yang baik itu terbangun dari beberapa prinsip, yakni: adil (adl), amanah (amanah), kreatif (kasb), toleransi, dan musyawarah.
Pertama, menegakkan keadilan menjadi kewajiban pribadi, berkeluarga, maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan adalah kunci kebenaran. Kedua, menjaga amanah dan kejujuran adalah harga mati. Amanah kepemimpinan adalah tanggung jawab ngemong bangsa dan negara. Ketiga, pemimpin harus kreatif. Ia seorang manajer handal, cerdas mencari solusi problematika bangsa, dan selalu aktif mencari terobosan demi kemajuan dan kesantunan peradaban bangsa dan negara. Keempat, musyawarah yang lahir dari prinsip adil dan jujur. Artinya, musyawarah kepemimpinan benar-benar berjalan semestinya tanpa ada intervensi dan pesanan sponsor. Kelima, toleransi sebagai katalisator terwujudnya kekompakan kepemimpinan Indonesia.
Keberadaan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sejatinya menjadi ujung tombak toleransi. Alquran mengajarkan bahwa kita sesama manusia adalah bersaudara, tidak ada perbedaan antara satu kaum dengan lainnya, kecuali kadar ketakwaannya (Al- Hujurat: 10). Prinsip-prinsip itu sejatinya sudah diangkat ke teori-teori ilmu politik; dan harus mutlak menjadi etika, moral, dan akhlak dasar pada laku keseharian seorang pemimpin. “Pemimpin berkarakter Qurani” seperti itulah yang wajib dimunculkan dan dipilih oleh rakyat.
Pertanyaannya, apakah ada pemimpin yang sesempurna itu? jawabannya ada. Ketika rakyat sudah menancapkan fondasi prinsip kepemimpinan tadi ke kehidupan pribadinya. Bukankah setiap manusia menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan keluarganya? Ihwal ini yang kudu dipatenkan pada refleksi pencarian pemimpin Qurani. Penyadaran secara terus menerus sepanjang hidup (istiqomah li ridhohi)
Ekstase Pemimpin
Kepemimpinan di negeri ini tidak hanya bergantung pada sosok eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lebih itu, kepemimpinan di negeri ini adalah cermin pribadi manusia Indonesia seluruh dan seutuhnya. Sengkarut kompleksitas kemarau pemimpin di negeri ini hadir karena kealpaan “menanggung jawabi” diri. Pemimpin yang sejatinya diri sendiri itu, sudah tereksekusi bahkan tercerabut dari dirinya. Ia melayang terpengaruhi ideologi luar, kemurkaan kapitalisme, kebutralan konsumerisme, hedonisme-pragmatisme, hingga menjadi pembunuh manusia lainnya. Ekstase inilah yang selalu hilir-mudik dalam setiap detik kehidupan manusia Indonesia. kita tak bisa menepis dan menolak kehadiran ideologi “kotor” itu karena kesadaran kita sudah dimanipulasi. Yasraf Amir Piliang (2008) memvisualisasikan ekstase ini ke dromologi kehidupan. Ahmad Fauzi (2011) mendedahkan metafora ini kedalam selubung kesadaran palsu manusia yang tersandera budak nafsu.
    Semisal, dalam rumah tangga, peran orang tua sebagai pemimpin keluarga mengharuskan kehadirannya membesarkan, membina, mengajar, dan memberi contoh anak ihwal akhlak yang baik dan pengetahuan yang luhur. Keluarga menjadi unit terkecil masyarakat, sehingga keberhasilan kepemimpinan keluarga adalah jenjang menuju kepemimpinan masyarakat yang lebih tinggi.
Tolok ukur keberhasilan keluarga tidak dilihat dari keberlimpahan materi. Tapi bagaimana mewujudkan keharmonisan, kebersahajaan, dan kesederhanaan hidup secara seimbang-spiritual dan material. Meminjam adagium Jawa; “urip mung mampir ngombe”, hidup di dunia itu singkat (fana’) kudu dimaksimalkan dengan kesalehan sosial. Tuhan menjadikan manusia sebagai pemimpin dunia dengan bekal akal pikiran dan hati. Maka itu, manusia disebutnya sebagai makhluk paling sempurna (insan kamil). Dari sana, sebelum kita memilih calon pemimpin, kita bisa menilainya dari kesadaran akal-pikiran dan hati kita seutuhnya. Wallahu a’lam bi-asshowab. (*)
Oleh Muhammad Bagus Irawan (Peneliti IDEA Studies Jurusan Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo)